Infrastruktur tak Bertuah Midas

1
154
views
Sumber: jakarta-propertindo.com
  • Artikel Pringadi Abdi Surya
  • Setelah menyelamatkan Silenos, Midas diberi hadiah satu permintaan oleh Dionisus. Termotivasi dari keinginannya menjadi orang paling kaya, Midas meminta semua hal yang ia sentuh berubah jadi emas. Permintaan ini yang pada kemudian hari ia sesali karena ia kesulitan makan dan minum (karena makanan dan minuman yang ia sentuh berubah jadi emas). Bahkan putri kesayangannya juga berubah jadi emas.

    Penyesalan Midas seharusnya membuat kita belajar bahwa segala sesuatu yang instan tidak berujung baik. Dalam konteks bernegara, tidak ada pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan dengan segera.

    Ibu-ibu yang berdemo dengan memegang tulisan “Kami tidak makan infrastruktur” mungkin ingin Pemerintah menjadi Midas. Mereka butuh solusi cepat untuk mengatasi masalah kesejahteraan rakyat. Solusi “Midas” ini diterjemahkan sebagai fokus dan upaya cepat Pemerintah dalam mengatasi masalah kenaikan harga barang yang belakangan terjadi seperti kenaikan harga telur.

    Mereka pun memprotes pembangunan infrastruktur karena dianggap tidak mengakomodasi rakyat Indonesia yang sebagian besar berada di kalangan menengah ke bawah.

    Padahal, infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa infrastruktur adalah lokomotif penggerak perekonomian.

    Infrastuktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi dan lapangan kerja baru, serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber data: katadata.co.id
    Seluk-Beluk Infrastruktur

    Memang, infrastruktur tak bertuah Midas. Pembangunan infrastruktur tak akan menyejahterakan masyarakat dengan segera. Butuh waktu 2-3 tahun agar masyarakat merasakan manfaatnya.

    Dalam tahun berjalan, pada saat pembangunan infrastruktur dilakukan, ada risiko yang menghantui Pemerintah. Pertama, turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya opportunity cost dari penggunaan anggaran.

    Jika tidak membangun infrastruktur, Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk menumbuhkan perekonomian atau mempertahankan stabilisasi dalam jangka pendek. Kedua, tekanan pada pasar (crowding-out effect).

    Ketika Pemerintah menarik likuiditas terlalu besar di pasar keuangan dengan surat utang, pasar pun tertekan yang berdampak pada suku bunga perbankan yang tak bisa diturunkan.

    “Kami tidak makan infrastruktur” juga sebenarnya bisa dianggap kritik bahwa Pemerintah melakukan yang tak dibutuhkan masyarakat. Hal ini sebenarnya bisa dijawab apabila Pemerintah melakukan analisis biaya-manfaat yang terukur ketimbang memandang kebijakan fiskal dengan pendekatan ekonomi-politik.

    Jakarta Utara menjadi titik rawan pembangunan yang mengabaikan peranserta masyarakat. Foto : Dony P. Herwanto

    Kita patut belajar dari Korea Selatan yang memiliki pengalaman dalam mengelola pembelanjaan investasi publik dan mengalokasikan anggaran infrastruktur yang efektif dan efisien. Salah satu proyek terbesar yang dilakukan Korea Selatan adalah pembangunan Jembatan Incheon. Jembatan sepanjang 18,38 km (terpanjang di Korea) itu dibangun dengan biaya tak kurang dari 2,38 triliun Won.

    Sebelum dibangun, Pemerintah Korea melakukan analisis biaya-manfaat untuk menghitung kelayakan investasi tersebut. Sebagai alternatif dari Jembatan Youngjong, pembangunan Jembatan Incheon akan memangkas waktu tempuh dari Seoul ke wilayah Selatan selama 40 menit.

    Terjadi pula penguraian kemacetan yang biasa terjadi di wilayah Youngjong Moui. Selain itu, akan terjadi pengurangan emisi karbondioksida sebanyak 25.000 ton atau ekivalen dengan keberadaan 8,33 juta pohon pinus. Diekspektasikan pula adanya peningkatan jumlah turis menjadi lebih dari 2,75 juta per tahun.

    Dampak dari pembangunan Jembatan Incheon bila dikuantifikasi akan menghasilkan total produk sebanyak 6,15 triliun Won dengan nilai tambah tak kurang dari 2,45 triliun Won dalam jangka pendek. Penyerapan tenaga kerja pun akan mencapai 76.155 orang.

    Dalam jangka panjang, total nilai produk yang dihasilkan akan mencapai 20,52 triliun Won dengan nilai tambah sekitar 7,34 triliun Won. Penyerapan tenaga kerjanya mencapai 253.850 orang.

    Sedangkan analisis kelayakan pembangunan infrastuktur di Indonesia masih minim. Korea Selatan melakukan analisis hingga ke level impact/dampak. Indonesia baru mulai belajar mengukur analisis manfaat pada level outcome/hasil.

    Salah satu halte Transjakarta di Kota Tua. Koridor ini menjadi salah satu tempat yang memiliki jumlah antrean terpanjang. Foto: Dony P. Herwanto

    Sebagai contoh, pembangunan irigasi tersier oleh Kementerian Pertanian yang kemudian diserahkan ke masyarakat mencantumkan dua outcome yang harus dicapai. Pertama, adalah kenaikan indeks pertanaman (IP) sebesar 0,4 dan target produksi naik 0,3 ton/ha. Hal itu tercantum dalam Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan kedelai di Permentan No. 03 tahun 2015.

    Tidak ada kuantifikasi manfaat yang dilakukan Pemerintah agar masyarakat memahami pentingnya pembangunan irigasi tersier tersebut.

    Apabila Pemerintah bisa melakukan analisis biaya-manfaat dengan baik, kemudian menyosialisasikannya ke masayarakat, slogan “Kami tidak makan infrastruktur” akan luntur dengan sendirinya. Masyarakat akan memahami bahwa pembangunan infrastruktur memang memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Investasi infrastruktur adalah pilihan yang tepat untuk pembangunan yang harus diikuti dengan rencana yang saling terintegrasi pada level nasional. Kualitas dari perencanaan itu tergantung pada perhitungan yang baik akan manfaat yang dihasilkan sambil tetap mempertimbangkan efisiensi, produktivitas, dan tujuan sosial dan lingkungan, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

    Sulit menilai jumlah yang tepat seberapa besar belanja infrastruktur dapat dikatakan optimal, baik secara agregat maupun porsi antara pemerintah dan investasi BUMN. ADB merekomendasikan belanja infrastuktur idealnya sebanyak 5-6% dari GDP, meski ADB pun menyadari angka ini terlampau berat jika harus dipraktikkan karena ada banyak variabel fiskal yang harus dipertimbangkan.

    Beban pembangunan infrastruktur itu pun selaiknya tidak hanya ditanggung Pemerintah. Partisipasi sektor privat sangat dibutuhkan. Dengan adanya keterlibatan sektor privat, maka akan ada kompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi.

    Lebih jauh, bila didukung oleh kebijakan dan regulasi dengan basis yang dapat diandalkan untuk partisipasi swasta, negara akan mendapatkan lebih banyak investasi infrastruktur.

    Sumber: semen Indonesia
    Tak Perlu Midas

    Fokus Pemerintah dalam bidang infrastruktur sebenarnya sudah tepat. Banyak negara sudah membuktikan hal itu. Pemerintah tidak perlu menjadi Midas yang berusaha mengubah segala sesuatu menjadi emas dengan cepat.

    Memang ada penelitian OECD yang mengatakan public spending tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini terjadi karena distribusi manfaat yang diterima antarpenduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Namun, justru itulah yang sedang berusaha diatasi Pemerintah. IPM di Pulau Jawa jauh lebih tinggi dari pulau-pulau lain. Pemerintah pun memfokuskan pembangunan di luar Jawa.

    Berkaca dari pembangunan jembatan Incheon, efisiensi 40 menit bisa menghasilkan sedemikian besar. Keadaan baru-baru ini, ketika harga telur melonjak di Jabodetabek, di Jawa Tengah harga telur masih murah. Dengan adanya akses infrastruktur transportasi yang lebih baik, pengiriman telur ke Jabodetabek akan lebih mudah dan murah sehingga dapat menstabilkan harga telur.

    Begitu juga bila akses di luar pulau Jawa juga sudah terbangun, kesenjangan harga (ekonomi) akan kian terkikis. Dengan demikian, kita akan lebih memahami makna nation, persatuan, keadilan sosial yang diwujudkan dengan distribusi keadilan yang merata di setiap jengkal Indonesia.

    Pringadi Abdi Surya, Penulis buku PHI dan commuter Citayam - Jakarta.

    (Visited 60 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:

    1 COMMENT

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here