Hutan adalah Ibu Kami

0
143
views
Puluhan warga Papua dan Papua Barat menggelar aksi di depan kantor KLHK sebagai bentuk penolakan aksi sepihak yang dilakukan salah satu perusahaan yang merebut hak milik hutan adat mereka. Sumber: change.org
  • Artikel Dony P. Herwanto
  • "Karena ini sudah menyangkut tanah dan hutan kami, maka saya jauh-jauh datang kemari (ke Jakarta),” kata Bernadus Gilik, salah satu masyarakat adat Suku Moi dari Sorong, Papua Barat.

    Aksi ini sebagai buntut dari adanya upaya salah satu perusahaan yang dianggap merampas tanah adat mereka.

    Dalam kesempatan itu, mereka ditemui dan didengarkan oleh Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, Sigit Nugroho.

    Satu per satu perwakilan tiap daerah menyampaikan protes mereka tentang praktik perusahaan yang menurut mereka telah menipu warga dan merusak lingkungan.

    "Kami menyayangkan adanya pembukaan lahan dan perizinan usaha tanpa adanya mufakat dengan masyarakat adat. Akibat dari perampasan lahan ini, masyarakat menjadi tergusur dan kehilangan hasil hutan, seperti sagu dan hewan. Kami juga diintimidasi dan mengalami kekerasan karena memprotes perusahaan,” kata Bernadus.

    Mewakili seluruh masyarakat adat Papua yang hadir dalam pertemuan itu, Lidya Monalisa Upuya, KPKC GKI di Tanah Papua, mengatakan mereka memiliki beberapa permintaan.

    Pertama, meminta pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan kedaulatan dan hak-hak Orang Asli Papua atas tanah dan hutan adat. Kedua, meminta pemerintah mencabut segala perizinan usaha yang merugikan masyarakat. Ketiga, meminta pemerintah melakukan audit dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sehingga dapat memberikan sanksi kepada perusahaan.

    Keempat, meminta pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan insentif program untuk mengganti kerugian masyarakat adat. Kelima, meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan keamanan, intimidasi, dan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa dan protes masyarakat. Keenam, meminta pemerintah menyelesaikan berbagai sengketa dengan menggunakan sistem hukum dan peradilan adat. Terakhir, ketujuh, meminta pemerintah melindungi para pembela Hak Asasi Manusia dan lingkungan di tanah Papua.

    Pertemuan dengan pihak KLHK yang belum menemui titik terang. sumber: change.org

    "Kami tegaskan, Papua bukan tanah kosong. Kami meminta pemerintah selalu menghormati hak-hak kami dan selalu melibatkan Orang Asli Papua dalam melakukan pembangunan dan pemanfaatan kekayaan alam di Tanah Papua,” kata Lidya.

    Sebelumya, Januarius Sedik, seorang mahasiswa Yogyakarta asal Tambrauw, Papua Barat menggagas petisi di laman Change.org untuk meminta pemerintah mencabut izin perusahaan dari tanah adatnya di Kebar.

    Hingga saat ini, petisi berjudul “Tolak Kebun yang Hancurkan Tanah Adat Kami di Kebar, Tambrauw, Papua Barat” sudah ditandatangani hampir 55 ribu orang.

    Jan mengaku memulai petisi ini setelah mendapat kabar dari kampung halamannya bahwa tanah mereka dirampas dan hutannya dirusak.

    Berikut kutipan dari petisinya:

    Nama saya Jan, Suku Mpur dari Kebar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat dan saat ini berkuliah di Yogyakarta.

    Almarhum ayah saya dan kebanyakan warga Tambrauw adalah petani, peramu dan berburu. Mungkin banyak yang kira kehidupan ini ketinggalan zaman. Tapi bagi kami, ini bagian dari hubungan kami dengan alam. Kita jaga alam, alam beri kita makan. Hutan kami adalah ibu kami.

    Itu semua terancam oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP). Mereka yang awalnya meminta izin warga adat untuk membuka kebun jagung di padang rumput, ternyata sekarang beroperasi di hutan kami. Bahkan dicurigai mulai menanam sawi,".

    Petisi selengkapnya dapat dilihat di situs change.org

    Penyerahan 45 ribu tandatangan petisi oleh Jan Sedik, warga Tambrauw Papua Barat kepada Sigit Nugroho, Kasubdit Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, KLHK

    Menanggapi aspirasi masyarakat adat Papua, Sigit Nugroho mengatakan KLHK memang sudah diperintahkan sesuai Instruksi Presiden untuk menunda perizinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, mengevaluasi kembali perizinan pembukaan lahan yang sudah ada, serta akan segera membentuk POKJA.

    KLHK juga menegaskan bahwa aspek hukum permasalah ini sudah diperhatikan dan akan melakukan pengkajian jika hutan sudah dikembalikan.

    "Karena sudah diperintahkan oleh presiden dan sudah ada inpres, mau tidak mau kita akan melaksanakan ini,” kata Sigit.

    [Tulisan ini diolah dari rilis www.change.org]

    Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.

    (Visited 38 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here