Hentikan Penindasan dan Kekerasan Terhadap Perempuan

0
296
views
Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan secara massif, sistematis dan terorganisir oleh sistem sosial dan Negara. Sumber: Solidaritas Perempuan.
  • Artikel Dony P. Herwanto
  • Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat setidaknya sepanjang 2017 telah terjadi 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai konteks.

    Perempuan petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan adat, perempuan miskin kota, perempuan buruh migran, dan perempuan marjinal lainnya semakin kehilangan akses dan kontrol atas diri dan sumber hidupnya sehingga terus mengalami penindasan berlapis.

    Penggusuran, perampasan sumber kehidupan dan sumber pangan, pembatasan ruang gerak, kekerasan seksual, konflik telah menguatkan penghancuran dan perampasan kedaulatan perempuan atas hidup dan sumber kehidupan.

    Fakta penghancuran kedaulatan perempuan atas tubuh dan sumber kehidupannya di berbagai konteks terus terjadi. Misalnya, kasus-kasus konflik agraria di banyak wilayah, data KPA menyebutkan sepanjang tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria, termasuk konflik yang terjadi akibat perampasan oleh PTPN VII Cintamanis Ogan Ilir - Sumatera Selatan sejak tahun 1980 hingga saat ini.

    Baca juga: Mengembalikan Marwah Perempuan Pesisir

    Penindasan juga terjadi akibat Reklamasi oleh Proyek Makassar New Port (MNP) yang menyebabkan 135 perempuan pesisir di Cambaya, Buloa dan Tallo kehilangan akses dan kontrol atas sumber pangan di Makassar termasuk ancaman penggusuran tempat tinggal.

    Kekerasan dan pelanggaran hak juga terjadi pada perempuan buruh migran, di mana Solidaritas Perempuan mencatat setidaknya ada 43 kasus pelanggaran hak perempuan buruh migran yang ditangani selama 2018.

    Sementara kriminalisasi dan penindasan perempuan juga terjadi melalui kebijakan diskriminatif seperti yang terjadi di Aceh melalui Qanun Jinayat. Solidaritas Perempuan mencatat setidaknya terjadi 36 kasus dengan 32 kasus mengkriminalisasi perempuan sebagai terpidana.

    Persoalan perempuan juga terjadi dalam situasi bencana, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah dan NTB. Solidaritas Perempuan mencatat setidaknya sebanyak 1.432 perempuan dewasa, 69 perempuan hamil, 10 perempuan menyusui, 142 perempuan lansia, dan 5 orang perempuan difabel masih belum dipenuhi hak-haknya.

    Baca juga: Tuty tak Diam, Dia Melawan

    Situasi tersebut hanya sebagian dari banyaknya kasus perampasan sumber kehidupan perempuan yang berdampak pada penindasan dan kekerasan berlapis terhadap perempuan dikarenakan perempuan masih berada di bawah kontrol dan sistem sosial dan negara yang patriarki.

    Kondisi tersebut diperparah dengan aksi-aksi anti keberagaman yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan menggunaan politik identitas. Kriminalisasi, represi, dan persekusi atas nama agama dan moralitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, nyatanya digunakan untuk kepentingan tertentu dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia serta berdampak lebih parah pada kekerasan berlapis pada perempuan.

    Fakta di atas menunjukkan bahwa selama 34 tahun ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 belum dijalankan maksimal oleh Negara dalam upaya perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan.

    Ini terlihat dari terus munculnya kebijakan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan perempuan. Sebanyak 421 kebijakan diskriminatif telah mengontrol kehidupan perempuan seperti Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

    Baca juga: Tak Seharusnya Kamu di Tambang itu, Aida

    Begitupun pada kebijakan lainnya, seperti kebijakan, proyek, atau izin-izin terkait investasi, hutang, dan perdagangan internasional, maupun kebijakan terkait pekerja. UU No. 7 Tahun 1984 tidak diintegrasikan dalam seluruh kebijakan di Indonesia bahkan cenderung diabaikan.

    Di sisi lain kebijakan yang dapat menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan tidak kunjung dibahas secara serius oleh pemerintah dan legislatif seperti Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan lain sebagainya.

    Ini menunjukkan bahwa negara belum mampu melihat dampak dan resiko kebijakan atau proyek yang dijalankan terhadap penghancuran kedaulatan perempuan. Kebijakan yang dilahirkan tersebut justru semakin memperparah penindasan dan kekerasan terhadap perempuan.

    Untuk itu pada momentum Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) tahun ini yang juga bertepatan dengan momentum politik 2019, Solidaritas Perempuan kembali menegaskan kewajiban dan tanggung jawab negara atas penindasan dan kekerasan yang dialami perempuan harus menjadi agenda politik prioritas negara.

    “Sudah saatnya setiap calon dan pihak-pihak yang akan berkompetisi pada Pemilu 2019 harus meletakkan dan menjadikan agenda pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai agenda politik utama pada tahun 2019” Ungkap Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.

    “Dan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk terus bersuara dengan aksi-aksi nyata melakukan perlawanan atas penindasan dan kekerasan terhadap perempuan,” lanjutnya.

    [Tulisan ini diolah dari rilis Solidaritas Perempuan]

    Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.

    (Visited 82 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:
    error

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here