Masyarakat Adat dan Ruang Hidupnya (4)

: Hutan Adat dan Agenda Pasca Pengakuan (Legal)

0
150
views
Tari Lego-lego merupakan tarian tradisional masyarakat di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari pria dan wanita secara masal. Sumber foto: http://www.negerikuindonesia.com/
  • Artikel Eko Cahyono
  • Dengan pendasaran “rendah hati” makna pengakuan legal hutan adat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa relevansi pengakuan hutan adat dapat dilihat dalam beberapa hal berikut: (1) Mengembalikan status hukum Masyarakat Adat sebagai “Subjek Hukum” dan Pemangku Hak. Mengembalikan “status kewarganegaraan ” bagi Masyarakat Adat sebagaimana warga anegara lainnya.

    Kemudian, Pemulihan kedaulatan dan pengakuan oleh Negara secara legal atas Hutan Adat. (3) Mengembalikan akses dan kontrol Masyarakat Adat atas Hak dan ruang hidup mereka, khususnya hutan. (4) Perlawanan atas “ketidakadilan kategoris” yang terwaris.

    Dari beberapa kasus pasca pengakuan Hutan Adat, terdapat pembelajaran penting: Pertama, pentingnya kontekstualisasi agenda pengakuan hutan adat di tingkat empiric. Sebab pada masa perjuangan pengakuan adalah perjuangan politik.

    Namun di tingkat empirik, masyarakat adat, makna pengakuan atas hutan akan dimaknai beragam yang belum tentu sama dengan saat perjuangan politiknya. Hal ini juga termasuk pentingnya menjaga mekanisme agar di internal masyarakat adat dapat “menerima” dan menyepakati bersama hasil pengakuan hutan adat berikut batas wilayah adatnya yang umumnya tidak mudah.

    Hal ini ditemui dalam kasus di kasus MHA Pandumaan Sipituhuta (Sumatera Utara). Singkatnya legalitas Hutan Adat sebagai hasil perjuangan gerakan politik butuh “kontekstualisasi” di ranah empirik (internal) masyarakat adat.

    Kedua, pasca pengakuan penting untuk penguatan data sosial dan “etnografi adat” untuk memastikan jenis dan kategori sosial masyaraka adat berikut kompleksitas struktur, stratifikasi, kelas dan hubungan sosial berikut pengetahuan lokal masyarakat adat. Sehingga perlu “kehati-hatian” dalam memaknai “represenatasi sosial-politik” dari masyarakat adat.

    Luput menangkap hal ini akan mudah menciptakan “bom waktu” konflik di internal masyarakat adat sendiri. Kasus pengakuan hutan adat di Jayapura (SK Bupati, no.319 dan 320 tahun 2014) dapat menjadi pembelajaran penting bahwa masyarakat adat di wilayah Sentani jayapura memiliki kompleksitas struktur Sosial (adat Indoafi) yang beragam satu dengan lainnya yang tak bisa diseragamkan.

    Ketiga, pentingnya melihat secara hostoris atas jenis konflik panjang yang terjadi sebelum pengkuan. Jika salah menganalisanya, bukan tidak mungkin pengakuan hutan adat justru akan memicu konflik baru. Apalagi jika sumberdaya alam yang tersedia di wilayah adat bukan hanya “tegakan kayu hutan” tetapi juga sumber tambang (emas) atau kekayaan melimpah lainnya yang jadi favorit pasar global.

    Sejarah konflik itu juga terkait dengan jenis oligarki SDA yang terlibat. Jika yang terkibat oligarki kuat seperti tambang dan sawit, bukan tidak mungkin mereka juga punya “kaki tangan” di internal masyarakat adat sendiri.

    Sehingga dampaknya pasca pengakuan mereka akan memainkan jenis konflik baru, karena merasa terganggu “wilayah bisnisnya”. Hal ini menjadi pembelajaran penting di kasus pengakuan hutan Adat di Kasepuhan Cisitu (Lebak) Banten dan Kehalifaan Kuntu (Riau).

    Dengan demikian sebagian pembelajaran dari kasus di atas yang mungkin akan banyak lagi ragam tantangan lainnya pasca pengakuan hutan adat. Namun pesan utamanya adalah bahwa pengakuan legal hutan adat hanyalah tahap ”gerbang awal” menuju perjuangan selanjutnya yang tak kalah penting bagi kedaulatan dan pemulihan hak masyarakat adat ats ruang hidupnya.

    Beberapa hal lain yang patut dijadikan refleksi dan dapat menjadi agenda panca pengakuan hutan adat adalah: 1) Kepastian akses yang adil atas sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yang telah diakui secara legal. Persoalan keadilan akses ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan atas MHA adalah untuk mengembalikan terampasanya akses MHA atas hutan oleh Negara dan koorporasi lainnya.

    Di sisi lain, keadilan akses tersebut juga berlaku bagi komunitas MHA yang juga terdiri beragam lapisan sosial. 2) Kepastian peningkatan produktifitas sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal. Hal ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan MHA adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber agraria dan sumberdaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi komunitas MHA.

    Karena itu penting untuk diagendakan bagaimana MHA mampu untuk menggunakan sistem tata kelola tradisional adat yang menghormati kesatuan ekosistem untuk sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yang lebih produktif bagi kulaitas hidup seluruh anggota komunits adat yang telah diakui secara legal.

    Selanjutnya, kepastian pemerataan dan keadilan keuntungan (benefite) yang diperoleh dari sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal dan dikelola bersama oleh MHA. Hal ini penting sebab setelah pengakuan legal diperoleh, akses dapat dijamin keadilannya, serta produktifitas juga mampu ditingkatkan, lalu semua keuntungan yang diperoleh itu “menguntungkan siapa”?.

    Di titik inilah penting menggali kembali skema dan mekanisme tradisional / adat dalam hal tata kelola kelembagan ekonomi adat atas hutan dan sumberdaya alam lainnya. (4) Memastikan “ketimpangan struktural agraria” yang dialami masyarakat adat dapat berkurang berkurang/hilang.

    Pengakuan legal tanpa dimensi perombakan ketimpangan struktural justru akan dikuatirkan hanya akan menguatkan “status quo’ ketidakadilan struktural yang telah eksisting sebelumnya. Untuk itu satu tantangan penting dari model pengakuan legal atas masyarakat adat khusunya dan produk hukum untuk pengakuan hak masyarakat lokal/adat lainnya adalah ”bagaimana membuat terobosan hukum yang kuat untuk “pengakuan” legal, tapi juga berdimensi (setidaknya peka) atas ragam (dan potensi) “ketimpangan struktural berbasis pelapisan sosial (stratifikasi sosial) dan kelas sosial”?

    Penutup

    Maka, seturut dengan penjelasan di atas, pada hakekatnya, tujuan akhir dari keseluruhan pengakuan atas MHA baik eksistensi, kelembagaan maupun wilayahnya (khususnya di kawasan hutan) adalah adanya perubahan mendasar atas pengakuan seluruh hak dan keadilan akses, pemulihan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggota komunitas MHA. Dengan tujuan semacam ini, MHA dapat hidup dan diperlakukan sebagai warga Negara yang sah dan setara seperti warga negara Indonesia lainnya.

    Catatan: versi lebih ringkasnya pernah dipublikasikan di News Letter, Edisi 11, The Monitor, JPIK, 2018.

    [Penulis adalah Peneliti dan Pegiat di Sajogyo Institute. Anggota Badan Pengurus Yayasan Sajogyo Inti Utama (2018-sekarang). Tim Pengajar di Fak. Ekologi Manusia dan Fak. Kehutanan IPB. Tim Peneliti di KPK- GNPSDA (2015-Sekarang)]

    (Visited 44 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:
    error

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here