Narasi-narasi Klise

Sebuah Pengantar Buku

0
288
views
Cover Buku "Emas di Tanah Bencana" karya Ika Ningtyas. Sumber foto: Facebook Dandhy D. Laksono
  • Artikel Dandhy D. Laksono
  • Di antara yang saya sesali dalam perjalanan keliling Indonesia dengan sepeda motor selama setahun, adalah melewatkan cerita tambang pasir besi di Lumajang dan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi.

    Padahal keduanya di Jawa Timur, tempat kami menghabiskan satu dari 12 bulan untuk menyunting film “Samin vs Semen” dan merekam kehidupan petani kentang di Tengger yang sedang menghadapi proyek prioritas pariwisata nasional.

    Cerita penambangan pasir besi itu belakangan menjadi tragedi pembunuhan petani bernama Salim Kancil yang menghiasi berita-berita utama media. Setidaknya untuk beberapa waktu.

    Sedangkan tambang emas Tumpang Pitu menyimpan cerita dua dekade ihwal kekuasaan, ekspansi ekonomi, keadilan ekologi, corporate structure engineering, dan tentu saja kemanusiaan.

    Andai buku ini terbit akhir 2014 — di sela-sela pengumpulan referensi dan mengikuti kuliah “Ekonomi Biru” Gunter Pauli dari Youtube — tentu akan mengubah rute perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru, sebelum menyeberang Selat Bali pada awal Maret 2015 dan merekam perjuangan warga menolak reklamasi dalam film “Kala Benoa”.

    Tapi di sisi lain, ada berkahnya, di mana kami justru punya kesempatan merefleksikan isi buku ini dengan apa yang telah kami saksikan di lingkar Nusantara sepanjang perjalanan 19.833 kilometer itu.

    Pertama, negara dan mesin birokrasi yang terlihat lebih sigap melayani kepentingan modal. Sebuah surat rekomendasi yang meningkatkan status eksplorasi ke eksploitasi dikeluarkan Ketua DPRD Banyuwangi, sehari setelah direktur utama perusahaan tambang bertamu ke kantornya.

    Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, sebuah Pergub tentang Panduan Rancang Kota di pulau reklamasi ditandatangani Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hanya dua hari sebelum cuti kampanye.

    Atau bagaimana Badan Pertanahan Negara (BPN) menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) hanya dalam tempo tiga hari setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan hak pengelolaan lahan pulau reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

    Bahkan, lahan seluas 3,2 juta meter persegi itu diukur dalam waktu satu hari sebelum sertifikat HGB itu terbit.

    Kedua, argumen masuknya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat yang terus diulang-ulang sebagai narasi untuk membenarkan peminggiran ekonomi masyarakat.

    Dalam paparan dokumen Amdal, PT Indo Multi Niaga yang akan menambang emas di Tumpang Pitu menjanjikan penyerapan 500 hingga 600 tenaga kerja lokal untuk memproduksi 1,5 ton emas per tahun dengan metode penambangan bawah tanah (underground mining).

    Jika ada angka yang sanggup memukau orang awam, barangkali hanya 1,5 ton emas, karena satuan yang biasa dipakai masyarakat umumnya hanya sampai gram.

    Tapi 500-600 orang tenaga kerja, jelas tak ada apa-apanya dibanding 5.500 orang yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pengolahannya seperti di Muncar.

    Jika Laut Selatan tercemar sianida yang digunakan untuk pemisahan biji emas dan ikan-ikan tumpas, hasil penjualan 1,5 ton emas setahun itu tak akan sanggup menutupinya.

    Itu baru bicara nelayan di sekitar Laut Selatan, belum 32 ribu nelayan Banyuwangi yang hasil tangkapannya terkait secara ekosistem, melampaui batas-batas administrasi dan izin lingkungan.

    Lagipula 1,5 ton emas itu milik siapa, dibandingkan padi, jagung, kedelai, kelapa, dan sembilan jenis tanaman lainnya milik masyarakat yang setiap kali panen mencapai 468 ribu ton, atau hasil tangkapan ikan 51 ribu ton per tahun.

    Kalikan 14 tahun masa penambangan yang direncanakan. Mana yang lebih berharga dan secara fundamental menopang ekonomi masyarakat di tahun kelimabelas dan ratusan tahun setelahnya?

    Jika ekosistem ini rusak, fundamental ekonomi jatuh, dan memicu pengangguran, apakah mereka akan ditampung perusahaan atau BUMD? Atau apakah sebaiknya mereka ramai-ramai ikut naik ke gunung dan bergabung dengan 12 ribu penambang tradisional yang menggunakan merkuri untuk meracuni air dan makanan mereka sendiri?

    Benarkah ini tidak lebih berharga dari valuasi potensi penambangan di Tumpang Pitu yang ditaksir 22 ribu ton atau sekitar 50 triliun rupiah?

    Bagaimana pula dengan potensi wisata seperti Pulau Merah yang mulai mendatangkan 200 ribu pengunjung setiap tahun dan menghidupi setidaknya 27 homestay dan efek ekonomi lainnya?

    Apakah bupati pujaan media seperti Azwar Anas hanya sanggup menghitung valuasi sampai kepemilikan saham di tambang emas belaka?

    Perusahaan-perusahaan yang berkongsi melubangi tanah di gunung itu sendiri telah mengungkap wajah mereka, ketika saling menikam dan berperkara rebutan hak dan saham sepanjang tahun 2012.

    Maka sulit membayangkan bagaimana tabiat korporasi seperti ini akan melunasi janji kesejahteraan, di luar remah-remah dana CSR untuk masyarakat.

    Maka dengan mudah kita bisa memahami ketika suatu hari, seorang petani di Rembang mengunggah foto mi instan pemberian PT Semen Indonesia yang ia buang ke pinggir jalan di akun Facebook-nya.

    Ia mengirim pesan yang kuat bahwa kegiatan bagi-bagi sembako tak akan sanggup menggantikan harga jagung Rp 3.500 per kilogram yang dapat mereka nikmati jika pegunungan karst itu tidak ditambang.

    Return on Investment (RoI) untuk pabrik semen dari utangan Bank Mandiri yang hampir 5 triliun rupiah tak akan sanggup menandingi hasil valuasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan karst Rembang yang mencapai 3,2 triliun rupiah per tahun.

    Artinya, jika pabrik semen berdiri selama 30 tahun, kerugian ekonomi masyarakat yang dirampas kegiatan penambangan mencapai 96 triliun rupiah.

    96 triliun akan dikorbankan untuk sebuah industri yang pasarnya sudah jenuh sejak 10 tahun terakhir dan di negara-negara lain telah mulai ditinggalkan.

    96 triliun itu hajat hidup ribuan orang. Jauh melampaui daya serap 600 tenaga kerja pabrik semen berkapasitas 3 juta ton per tahun yang mungkin dibayar dengan patokan Upah Minimum di Jawa Tengah yang hanya 1,4 juta rupiah per bulan.

    Ketiga, ongkos lingkungan yang selalu tak pernah dihitung. Perusahaan tambang di Tumpang Pitu telah memicu penambangan tradisional oleh masyarakat yang memakai merkuri untuk memisahkan emas dari batuan.

    Belakangan, sebuah penelitian menemukan akumulasi merkuri dalam sedimen muara mangrove mencapai 0,45 ppm, sedangkan di bibir muara yang berbatasan dengan laut selatan, kandungan merkurinya hingga 1,17 ppm.

    Padahal menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, batas aman merkuri di alam hanya 0,1 ppm dan dalam air sungai 0,07 mg/liter.

    Merkuri adalah bom waktu yang merusak saraf dan memicu kanker pada manusia yang mengonsumsi ikan yang terpapar. Ikan mendapatkan merkuri dari telur-telur teripang yang mereka makan.

    Butuh 3.200 tahun bagi dasar samudera untuk mengurai merkuri, jauh setelah PT Merdeka Copper Gold atau Interpid dan Paul Willis dari Australia, dilupakan oleh sejarah.

    Detil-deti dalam pengantar ini saya kutip begitu saja dari buku yang telah ditulis dengan baik oleh Ika Ningtyas, seorang jurnalis yang tekun.

    Tak banyak jurnalis yang memilih menggeluti salah satu topik liputan dan menuliskannya dalam buku.

    Salah satu sebabnya biasanya justru karena keterbatasan media tempatnya bekerja, menampung berbagai informasi dan detil yang penting. Dalam beberapa kasus, juga kegagapan media mewakili perspektif dari suara-suara akar rumput.

    Buku ini akan ada dalam deretan karya yang ditulis para jurnalis setelah Bondan Winarno yang juga geregetan dengan kisah tambang emas Busang di Kalimantan pada akhir 1990-an. Ia menuliskannya dalam buku “Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi”.

    Lalu ada Fadilasari pada 2012 yang menulis “Dipasena: Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang” berhadapan dengan grup Gajah Tunggal milik konglomerat Samsul Nursalim.

    Lalu setahun kemudian, Metta Dharmasaputra yang pernah bekerja di Tempo, juga menulis upayanya mengangkat kasus skandal pajak terkait perusahaan perkebunan kelapa sawit, Asian Agri lewat buku “Saksi Kunci”.

    Kamera Ekspedisi Indonesia Biru pada akhirnya tak akan sanggup merekam setiap detil dan kompleksnya masalah di Tumpang Pitu, sejak survei geologi pertama dilakukan tahun 1991, hingga seorang warga (bernama Budi Pego) didakwa dengan “penyebaran paham komunisme” tahun 2017.

    Buku ini telah jauh melampaui kemampuan sebuah film dokumenter mengisahkan apa yang sedang dihadapi warga di pesisir ujung timur Pulau Jawa, dan narasi klise apa saja yang terus diproduksi Negara dalam pemujaannya di atas altar kapitalisme.

    [Sumber asli tulisan bisa dilihat di laman Facebook Dandhy D. Laksono]

    Dandhy Dwi Laksono, Wartawan, Pembuat Film Dokumenter dan Pendiri Rumah Produksi Watchdoc

    (Visited 102 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here