Urgensi Ruang Hidup Demokratis Perempuan

AJI Jakarta Suarakan Perlawanan Eksploitasi Perempuan di Media

0
146
views
Peserta aksi peringatan International Woman's Day 2019 di Jakarta membentangkan poster bertuliskan sejumlah himbauan dan harapan atas posisi perempuan saat ini. Foto: ist
  • Artikel Dony P. Herwanto
  • Saat ini, dan mungkin juga sudah lama, perempuan tak lepas sebagai objek yang seringkali dieksploitasi. Kontestasi untuk sebanyak-banyaknya menggaet pembaca, tak jarang menjadi godaan bagi jurnalis dan perusahaan media untuk mempublikasikan pemberitaan yang kontroversial.

    Tentu kita masih ingat pemberitaan kasus prostitusi online artis berinisial VA. Hanya demi meraup klik pembaca hingga rating penonton, banyak pemberitaan yang eksploitatif dengan menyudutkan korban, mengungkit secara sembarang identitas pribadi, hingga berbagai hal yang tidak memperhatikan empati dan kode etik jurnalistik.

    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang ikut turun ke jalan memeringati International Women's Day 2019 lantang menyuarakan persoalan di atas. Menurut Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, spirit dan mandat pers sebagai media informasi yang valid bagi masyarakat harus dikembalikan fungsinya.

    "Media harus mengedepankan nilai pendidikan yang memperkaya wawasan serta pengetahuan, dan sebagai kontrol sosial yang mampu mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya," ujar Asnil.

    Baca juga : Pemberitaan Bunuh Diri Rentan Werther Effect

    Setahun yang lalu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengeluarkan data terkait jumlah media massa di Indonesia, tentunya angka ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Dewan Pers sendiri, yakni 47.000 dengan 93 persen di antaranya media dalam jaringan. Teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan. Ada benefit yang tak bisa dibantah.

    Sayangnya, keuntungan itu tidak menjadi nilai positif dalam hal akurasi dan edukasi. Tak jarang, media massa yang pada akhirnya terjebak dalam kontestasi menjadi yang pertama, alfa terhadap akurasi dan kualitas pemberitaan. "Itulah yang ingin kami hindari. Dan kami akan terus lantang menyuarakan pentingnya akurasi, edukasi dan kualitas," katanya.

    Kontestasi perolehan jumlah pembaca juga menggoda jurnalis dan perusahaan media untuk berlomba-lomba mempublikasikan pemberitaan yang tidak hanya kontroversial dalam hal isi, tapi juga sensasional dalam pemilihan tajuk. Melahirkan pemberitaan-pemberitaan yang bias, tidak sensitif gender, dan bahkan melanggar kode etik jurnalistik.

    "Kami mendorong berbagai pihak, terutama pemilik media dan news room untuk selalu mengedepankan akurasi dan edukasi. Ini kode etik dasar yang harusnya kita jaga bersama. Media tidak melulu soal jumlah pembaca, tapi nilai apa yang bisa diberikan kepada pembaca," pungkas Asnil.

    Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Gender, Anak dan Kaum Marjinal AJI Jakarta, Naomi Jayalaksana mengaku, tidak sedikit pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak berempati kepada korban. Sebaliknya, media justru berlomba-lomba menjual berita melalui ketubuhan perempuan, bahkan isinya justru mengkriminalisasi korban.

    Alih-alih memberikan edukasi, lanjutnya, pemberitaan justru mengobarkan semangat kebencian dan persekusi, terutama jika subjek pemberitaan berasal dari kelompok minoritas gender dan keyakinan.

    “Melihat perkembangan di era sekarang ini, AJI Jakarta melihat sudah waktunya pasal yang mengatur tentang penulisan pemberitaan yang sensitif gender, anak, dan kaum marginal dimasukkan ke dalam Kode Etik Jurnalistik. Sehingga, ada landasan yang kuat bagi Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi kepada awak media yang melanggar,” jelasnya.

    Apabila hal ini tidak menjadi fokus perhatian, maka produk jurnalistik yang harusnya bermisi sebagai alat edukasi, justru berubah menjadi tungku bertumbuhnya budaya kekerasan dan kebencian.

    Baca juga : Media, Kuasa dan Kita

    Panggung Politik Perempuan Independen

    Peringatan International Woman's Day 2019 diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja yang tergabung dalam Komite International Women’s Day. Mereka menyatakan bahwa perempuan dan masyarakat marginal hingga saat ini masih menghadapi situasi menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual.

    Tema yang diangkat dalam peringatan kali ini senada dengan apa yang kerap kali disuarakan sejumlah organisasi masyarakat yang peduli pada pentingnya menghapus ketidakadilan berbasis gender dan seksual, yakni "Perempuan Bergerak Mewujudkan Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara dan Bebas Kekerasan,"

    Aksi ini diisi dengan kegiatan long march dari Patung Kuda Indosat hingga berujung pada panggung ekspresi di Taman Aspirasi Monas mulai pukul 14.00 WIB.

    Lini Zurlia, salah satu inisiator aksi menyatakan sepeti yang tertulis pada laman konde.co, bahwa aksi bersama “Panggung Politik Perempuan Independen” akan menjadi gerak bersama tanpa berpihak terhadap calon yang maju dalam politik elektoral baik pasangan calon presiden (Capres) - calon wakil presiden (Cawapres) maupun calon legislatif (Caleg).

    “Aksi tersebut sekaligus membangun kekuatan politik independen perempuan sebagai dorongan perubahan yang selama ini terpinggirkan dan gagal disuarakan oleh setiap pemerintahan yang dihasilkan dari pesta demokrasi setiap lima tahun sekali,” ujar Lini.

    Dari rilis yang diterima Redaksi seluang.id, Komite IWD 2019 telah mengidentifikasi dan mengelompokkan isu permasalahan tersebut ke dalam 8 klaster, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, media dan teknologi, hukum dan kebijakan, ruang hidup dan agraria, kekerasan seksual, serta identitas dan ekspresi.

    [Tulisan diolah dari rilis AJI Jakarta dan sejumlah sumber]

    Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.

    (Visited 36 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here