Di Balik Wacana Penggusuran Lokasi Prostitusi

prostitusi tidak hanya cukup dipandang dari sudut pandang moral namun mencakup juga aspek ekonomi-sosial-budaya-dan politik

1
160
views
Suasana diskusi bertajuk prostitusi di Cirebon, belum lama ini. Foto: Turasih
  • Artikel Turasih
  • Berbicara tentang prostitusi memang menjadi sebuah paradoks, di satu sisi berbicara moralitas dan di sisi lainnya berbicara soal strategi nafkah.

    Secara sosiologis kedua sisi tersebut memiliki unsur nilainya masing-masing, tergantung apa yang mendasari seseorang memilih jalan prostitusi sebagai cara hidupnya.

    Belum lama ini, tema prostitusi dibahas dari sudut pandang sosiologis dalam kesempatan diskusi dengan rekan-rekan dosen baru IAIN Syekh Nurjati, Cirebon dengan latar belakang ilmu sosial.

    Tema ini berangkat dari hasil riset Musahwie yang sekaligus menjadi pembuka diskusi yang direncanakan menjadi agenda rutin.

    Risetnya dilakukan sekitar tahun 2012. Tema ini mengingatkan saya pada buku Sex, Money, and Morality yang ditulis oleh Thanh Dam Truong.

    Buku tersebut membahas mengenai dinamika prostitusi di Asia Tenggara dan menggambarkan bagaimana prostitusi tidak hanya cukup dipandang dari sudut pandang moral namun mencakup juga aspek ekonomi-sosial-budaya-dan politik.

    Apa yang dibahas oleh Musahwie saat itu menunjukkan keniscayaan bahwa isu prostitusi (dan bahkan praktiknya) tidak terlepas dari aspek ekonomi-politik.

    Di Yogyakarta (tepatnya di area wisata Pantai Parangtritis) praktik prostitusi ini merupakan bagian dari upaya "mencari nafkah" yang dilakoni oleh perempuan-perempuan yang sebagain besar dari luar Bantul (seperti Gunung Kidul, dll).

    Dengan alasan moralitas, pemerintah daerah kemudian menerbitkan peraturan mengenai penggusuran area-area yang diduga merupakan tempat yang dijadikan lokasi prostitusi.

    Lokasi yang dimaksud telah direncanakan untuk pembangunan area wisata yang lebih tertata, bahkan pariwisata syariah.

    Hal ini mengundang aksi-aksi perlawanan dan protes.

    Diskusi kami kemudian berkembang, melihat prostitusi dari sudut pandang keilmuannya.

    Alfian, misalnya, memberikan tanggapan bagaimana prostitusi dari sudut pandang antropologi seringkali dikaitkan dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang yang percaya bahwa ritual tersebut dapat mendatangkan kekayaan.

    Dari sudut pandang kajian agraria, Syatori, mengomentari bahwa ada isu menarik bagaimana kontestasi pertanahan di lokasi prostitusi tersebut berlangsung.

    Tidak hanya itu, isu HIV AIDS, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat juga muncul dalam diskusi kali ini.

    Kesimpulan dari diskusi ini diambil oleh Musahwi sebagai pemantik, bahwa di balik upaya penggusuran sebuah lokasi prostitusi terdapat wacana ekonomi politik yang mendasarinya.

    Sebuah awal diskusi yang baik, setidaknya membuka logical framework masing-masing dari kami yang hadir sesuai dengan keilmuan kami.

    Bagi saya sendiri, diskusi keilmuan seperti ini sangat menarik, setidaknya terbersit hipotesis dan pertanyaan:

    Jika pelaku prostitusi sebagian besar adalah pendatang dari luar Bantul, maka ada isu demografi terutama terkait dengan migrasi.

    Apakah mereka yang menjadi objek prostitusi menetap sementara di wilayah Bantul atau menjadi migran sirkuler?

    Bagaimana latar belakang para PSK di tempat asalnya?. Kajian strategi nafkah dapat berkembang dari latar belakang para PSK.

    Proses-proses perubahan sosial di desa-desa sekitar lokasi prostitusi dan desa-desa asal PSK, apakah mereka memberikan remitan ke desa asalnya?

    Sekilas, prostitusi adalah persoalan moralitas. Tetapi ada banyak wacana yang mendasarinya termasuk kekuasaan.

    Musahwie menganalisa menggunakan teori Faucault dan Gramsci. Baru sekilas yang saya pahami dan harus banyak belajar lagi.

    Baik Faucault maupun Gramsci membicarakan kekuasaan, Faucault dalam wacana dan Gramsci dalam Hegemoni.

    Dalam diskusi ini muncul kesimpulan bahwa teori Faucault dan Gramsci terbukti pada kasus penggusuran lokasi prostitusi di Yogyakarta.

    Bahwa elit pemerintah menggunakan kekuasaan dengan menerbitkan peraturan daerah untuk "meniadakan" praktik prostitusi di lokasi wisata.

    Meskipun penelitian ini sudah dilaksanakan tahun 2012, isu ini masih tetap relevan hingga saat ini.

    Faktanya, penggusuran lokasi prostitusi menyisakan persoalan dan bahkan menciptakan problematika baru.

    Misalnya, di Pekanbaru, penggusuran lokalisasi Taleju yang digusur sekitar 10 tahun silam dengan wacana pemerintah untuk menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Madani bebas prostitusi.

    Alasan penggusuran lokasi Telaju mirip dengan apa yang diteliti oleh Musahwie, yaitu menghapus perspektif sosial negatif yang tentu saja berkaitan dengan moralitas.

    Pekerjaan rumah bagi pihak-pihak lintas sektor untuk bisa melihat persoalan prostitusi ini secara adil, tidak hanya dari sudut pandang orang luar, tetapi juga menilik sudut pandang para pelaku pekerja seks komersial.

    Apakah pilihan penggusuran telah mempertimbangkan aspek peralihan nafkah ke sektor lain, jaminan hidup, juga perlindungan PSK dari perundungan di masyarakat?

    [Sumber tulisan diambil dari sini]

    Turasih, seorang ibu, peneliti, dosen dan penulis aktif. Editorial & Collaborator www.seluang.id

    (Visited 42 times, 1 visits today)
    Please follow and like us:
    error

    1 COMMENT

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here