Korupsi Politik di Pusaran Bisnis Batubara

• Artikel Dony P. Herwanto

Selama 20 tahun terakhir, Sektor pertambangan batubara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah, mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.

Hal ini seperti tertuang dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW belum lama ini.

Laporan yang bertajuk “Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” ini mengungkap bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batubara.

Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara, contohnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi, merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera.

Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

Baca juga: Basuki Wasis: Jangan Takut, Itu Kata Hakim

“Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi,” kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

“Sektor batubara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan. Kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial secara umum menurunkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menghukum koruptor secara efektif.

Proses pengambilan keputusan yang sangat terpolitisasi dan kekuasaan diskresioner yang dipegang oleh pejabat negara juga meningkatkan faktor risiko terjadinya korupsi.

Faktor lainnya adalah tata kelola dalam sektor pertambangan seringkali tidak memiliki pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas.

Baca juga: Tak Seharusnya Kamu di Tambang itu, Aida

Firdaus Ilyas dari Indonesia Corruption Watch menyatakan, “Buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan SDA Indonesia khususnya batubara, rentan untuk dikorupsi. Lemahnya penegakan hukum membuat bisnis batubara menjadi “bancakan” oknum pengusaha dan penguasa”.

“Dari sisi ekonomi penerimaan negara dari batubara tidaklah seberapa dibandingkan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang, oleh sebab itu sudah saatnya kita melepaskan diri dari ketergantungan pada batubara,” jelasnya.

Koordinator JATAM, Merah Johansyah mengatakan bahwa melalui korupsi politik, Pilkada dan Pemilu hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan.

Pesta demokrasi lima tahunan ini juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batubara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

Apalagi politisi dan sekaligus pebisnis batubara berada di kedua kubu kandidat Capres pemilu 2019.

Baca juga: Pada Lubang Tambang Manalagi Nyawa Kami Melayang

“Korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batubara ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor ini,” jelasnya.

“Mulai dari penggusuran lahan, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, krisis pangan dan air, ancaman kesehatan, tindakan kekerasan aparat negara, sampai lubang-lubang tambangnya juga menyebabkan anak-anak tewas,” lanjutnya.

Menurut Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim, operasi serampangan PT. ABN, perusahaan tambang batubara yang terhubung dengan bisnis keluarga Menteri Luhut Panjaitan dalam laporan tersebut, awal Desember ini telah menyebabkan 41 jiwa harus mengungsi, 17 rumah retak dan hancur, dan membuat jalan utama Desa Sanga-sanga dan Muara Jawa terputus di Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Coalruption, atau korupsi batubara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia. Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik.

Korupsi politik di sektor batubara harus diakhiri dengan mengakhiri ketergantungan kepada komoditas tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik: energi dan politik yang bersih.

[Tulisan ini diolah dari rilis Jatam.org]

Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.