Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga, salah satunya dengan menyediakan beragam program sosial. Tujuannya jelas, program-program sosial tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan, namun juga memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dihadapi warga.
Tapi sejauhmana kinerja dan capaian program sosial itu? Dampaknya bagi masyarakat, dan pijakan serta kualitas programnya?
Menanggapi beberapa pemikiran tersebut, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) berinisiatif melakukan pemantauan dan penilaian program sosial melalui survei persepsi warga mengenai kualitas program sosial pemerintah melalui inisiatif Indeks Barometer Sosial (IBS) yang telah dilakukan sejak tahun 2014.
Bagus Takwin, Ketua Tim Peneliti IBS INFID dalam pemaparannya mengatakan, survey pemantauan persepsi ini muncul dari kesadaran bahwa selama ini pemantauan terhadap program sosial yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan indikator objektif yang berasal dari pemerintah.
“Kami ingin menawarkan semacam alternatif penilaian lain dari sisi warga. Selama ini yang melakukan evaluasi atau penilaian program sosial selalu dari pemerintah, terutama karena indikator yang objektif itu punya kecenderungan menggeneralisasi atau menyamaratakan kondisi warga” lanjutnya.
Baca juga : Setengah Hati Reklamasi Teluk Jakarta
Dijelaskan Bagus Takwin, penelitian ini menggunakan konsep keadilan distributif dan prosedural. “Hasil ini bukan untuk menyerang atau mendukung pemerintah, tetapi untuk melengkapi informasi mengenai kualitas pencapaian program sosial dari pemerintah,” katanya.
Metode penelitian ini, imbuh Takwin, adalah multistage random sampling dengan 2.040 responden di 34 provinsi. Secara keseluruhan, hasil survei penilaian warga terhadap kualitas program sosial pemerintah di tahun 2018 adalah 6,6 atau masuk kategori “cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial“.
“Hasil ini lebih tinggi daripada indeks tahun 2017 yang sebesar 6,2 dan tahun 2016 sebesar 5,8,” ungkapnya.
Bagus juga menyampaikan beberapa catatan, contohnya dari segi kecepatan proses pelayanan yang masih lambat. Oleh karena itu Harus ada terobosan mekanisme dan prosedur dalam penyaluran bantuan sosial.
“Ada ketidaksesuaian desain dengan praktik penyaluran bantuan di lapangan, terutama soal pekerjaan,” paparnya.
Baca juga : Kami Terjepit dan Kami Harus Melawan
Untuk mengatasinya, lanjut Bagus, INFID memberikan beberapa rekomendasi antara lain melakukan audit pelaksanaan program sosial oleh tim independen, analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perbaikan mekanisme dan prosedur perolehan bantuan, dan standarisasi pelaksanaan program sosial.
Di tempat yang sama, Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden RI, yang hadir sebagai penanggap menyatakan menerima hasil survei ini.
Meski begitu, Bimo juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada dan mendapat beberapa capaian positif.
“Kami juga menyadari bahwa perjalanan beberapa program sosial yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK memang ada banyak infrastruktur dasar yang harus dibenahi, baik dari sisi suplai maupun demand,” katanya.
“Maka dari itu, salah satu strategi pemerintah Jokowi-JK adalah memastikan development from the periphery. Jadi semua layanan dasar di daerah terpencil, terluar, kepulauan itu dipastikan ada infrastruktur dan orangnya,” lanjutnya.
Baca juga : Kata Ibu, Sehari Setelah Aku Lahir, Ayah Pergi Melaut (Lagi)
Sementara itu, Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sekaligus anggota Tim Pelaksana SDGs (Sustainable Development Goals) menyatakan bahwa survei ini penting untuk dibedah dan digali lebih lanjut, terutama pada program-program yang dinilai warga tidak terlalu dibutuhkan karena kemungkinan ada masalah dalam hal sosialisasi.
Masalah kurangnya sosialisasi menurutnya, bisa menimbulkan berbagai persoalan. Ia mencontohkan di bidang kesehatan reproduksi, masalah kurangnya sosialisasi menimbulkan banyak remaja tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi karena khawatir mendapatkan stigma.
Zumrotin, seperti yang tertulis pada rilis yang seluang.id terima, juga menekankan pentingnya menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Pasalnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan program menjadi salah sasaran. Selain itu, masyarakat yang merasa mampu tetapi mendapatkan bantuan karena salah data, harus ada kesadaran dan gerakan untuk mengembalikan bantuan sosial yang bukan haknya.
Baca juga : Aina, Percayalah Tuhan tidak Tidur
Plt Direktur Eksekutif INFID, Mugiyanto menyatakan bahwa survei ini ada karena INFID ingin memastikan suara publik sampai ke pembuat kebijakan.
“Ini adalah roh dari riset. Ini alasan kenapa yang diambil adalah pendapat warga sebagai beneficiaries atau rights holders layanan sosial. Ini adalah kontribusi INFID kepada pembuat kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga,” ujarnya.
Mugiyanto berharap ada respons yang sistematis dari pemerintah sebagaimana yang direkomendasikan INFID seperti adanya standarisasi dan audit yang independen terhadap program sosial pemerintah.
“Kami akan ada kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan tinjauan lebih lanjut menjawab ekspektasi perluasan dan pendalaman terhadap pemantauan program sosial,” pungkasnya.
[Tulisan diolah dari rilis INFID]
Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.
Discussion about this post