
LBH Pers dan Dewan Pers Timor Leste resmi bekerjasama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik. Hal ini diketahui setelah kedua belah pihak menandatangani nota kerjasama di kantor LBH Pers, Jakarta, belum lama ini.
Dari pihak LBH Pers diwakili oleh Direktur Ade Wahyudin dan Dewan Pers Timor Leste diwakili Presiden Virgilio da Silva Guterres. Dan pertemuan berjalan sangat cair.
Langkah kerjasama ini sudah mulai dijajaki sejak 2 tahun silam dan akan berlaku selama 5 tahun paska ditandatanganinya perjanjian tersebut.
Virgilio da Silva Gutteres mengungkapkan, pers di Timor Leste juga acap mengalami masalah kekerasan dan ancaman dari pihak luar.
Dewan Pers dan praktisi jurnalistik selalu berkomitmen menyatakan sikap keras menolak dan mengecam segala bentuk ancaman kepada jurnalis dalam melaksanakan kerja jurnalistik sebagai langkah advokasi.
Sayangnya, Dewan Pers tidak memiliki pengalaman cukup dalam menjalani proses hukum di pengadilan. “Pada tingkat pengadilan itu yang kami tak tahu”, kata Virgilio.
Beberapa tahun yang lalu, Dewan Pers Indonesia mengusulkan kepada Virgilio dan tim untuk menjajagi kerjasama dengan LBH Pers terkait upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi kerja jurnalistik yang dikriminalisasi.
Sejak Dewan Pers Timor Leste berdiri 2016 lalu, Virgilio mengungkapkan kekerasan di Timor Leste tidak seramai di Indonesia.
Beberapa mediasi yang pernah ditangani, antara lain kasus plagiat antar media, keberatan pemberitaan oleh media dari narasumber termasuk sengketa ketenagakerjaan.
Virgilio meyakini, ancaman kekerasan dan kasus sengketa pers akan makin tinggi kedepannya. ”Pelanggaran kode etik bisa hampir setiap hari namun tak semua kami mediasi”, ungkapnya.
Berdasarkan sistem hukum, bila proses sengketa sampai pengadilan, maka rekomendasi dari Dewan Pers Timor Leste menjadi sebuah upaya yang harus dijalani.
Hal lainnya, Dewan Pers Timor Leste juga akan mempelajari soal pendekatan kepada aparat keamanan agar menghormati kebebasan pers.
Sebagai langkah pertama kelanjutan dari kerjasama ini, Dewan Pers Timor Leste akan mengirim 6 aktivisnya selama 2 minggu untuk mempelajari hal yang perlu untuk diketahui dari Indonesia.
Pembelajaran berupa penelitian, bedah kasus kekerasan yang dialami wartawan di Indonesia, juga magang di LBH Pers dalam waktu tertentu.
“Ini bagus bagi kami untuk memperkuat jaringan kami di LBH Pers” tambah Virgilio.
Seperti tertulis dalam rilis yang diterima Redaksi seluang.id, LBH Pers tidak bekerja sendiri, rencananya akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang memiliki kesamaan visi memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
Ade menjelaskan, “Walau dalam nota tidak ada, tapi di lapangan, kami akan bekerjasama dan berkolaborasi dalam advokasi dengan NGO lain yang memiliki pengalaman lebih banyak dan konsen yang sama”.
Menurut Ade, kolaborasi ini menjadi bagian yang penting dari kerjasama ini.
Di tempat yang sama, AJI Jakarta menyatakan komitmennya mendukung kerjasama kedua lembaga demi pers yang lebih aman.
“Kami memiliki isu perjuangan yang sama yaitu melindungi wartawan dari kekerasan dan ancaman kebebasan pers”, ujar Asnil Bambani, ketua AJI Jakarta.
AJI Jakarta bersama lembaga advokasi lainnya akan berkolaborasi mendukung kerjasama ini. Diantaranya akan membantu advokasi isu terkait hukum dan pers melalui pemberitaan dan menggalang aksi solidaritas untuk kebebasan pers di Timor Leste.
[Tulisan diolah dari rilis LBH Pers]
Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.
Discussion about this post