- Artikel Dony P. Herwanto
Maraknya kasus intoleransi di sejumlah daerah, mendorong Institut DIAN/Interidei menggelar forum “Dialog dan Kerjasama Lintas Iman untuk Indonesia yang Lebih Baik, Damai, dan Toleran secara Kritis-Konstruktif,” selama 2 hari, 19-20 November 2019 di Yogyakarta. Tujuannya, mencari rekomendasi langkah terbaik.
Lebih dari 50 tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Prof. Franz Magnis Suseno, SJ, Daniel Dhakidae, Ph.D, Prof. Amin Abdullah, Ir. Stanley Adi Prasetyo, Elga Sarapung, Yayah Khisbiyah, juga para birokrasi lokal serta pemuka agama, ustadz, pendeta, pastor, tokoh penghayat agama leluhur, akademisi, guru sekolah menengah, serta aktivis lintas iman dari sejumlah wilayah.
Forum dialog dan kerjasama lintas iman ini dilatarbelakangi keprihatinan atas meningkatnya konservatisme dalam beragama yang dipahami dan dipraktikkan secara keliru, serta terjadinya sejumlah kasus ekstrimisme-terorisme di pelbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Yang lebih memprihatinkan adalah pandangan dan sikap intoleran telah merasuk ke institusi pendidikan.
Sementara, cara pandang dan sikap toleran yang terbentuk belum berhasil mendorong terwujudnya demokrasi deliberatif.
Ketegangan dan konflik dengan menjadikan identitas agama sebagai sarana mobilisasi dukungan politik dan ekonomi berulang kali masih terjadi.
Sementara, Indonesia selama sepuluh tahun akan menghadapi tantangan penting, di antaranya akan mengalami masa bonus demografi.
Dimulai pada 2020 hingga berakhir pada 2030, 70% penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berada pada usia produktif.
Tak hanya berdiskusi hal ikhwal kasus intoleran, forum tersebut juga mengeluarkan rekomendasi, di antaranya untuk pemerintah, masyarakat dan media.
Berikut isi rekomendasi untuk pemerintah: Negara tidak boleh toleran terhadap kelompok intoleran.
Penyelenggara negara harus menegaskan kembali komitmen kebangsaannya dalam perumusan kebijakan publik.
Menguatkan fungsi Ombudsman dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) untuk mereview setiap kebijakan publik yang diskriminatif dan intoleran.
Kementerian Dalam Negeri membatalkan produk kebijakan daerah (Perda propinsi, kabupaten/kota, perdes, peraturan gubernur / bupati / walikota / kepala desa dan sejenisnya) yang bertentangan dengan konstitusi.
Mendorong Pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama dan Kepercayaan.
Pemerintah (Kemenkominfo) menyusun regulasi untuk mencegah tersebarnya kabar kibul dan ujaran kebencian tanpa melakukan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Merevisi dan / atau menghapus pasal UU ITE, dan undang-undang / kebijakan yang mengekang kebebasan berpendapat.
Pemerintah harus melibatkan platform-platform media sosial dan masyarakat sipil dalam penyusunan regulasi terkait media sosial.
Pemerintah membuat regulasi sanksi denda bagi platform yang menyebarkan hoax, fake news, dan ujaran kebencian.
Pemerintah melakukan penguatan kompetensi guru semua mata pelajaran dalam membangun nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan peserta didik.
Pemerintah mengembangkan dan mendorong penggunaan bahan ajar (dalam berbagai bentuk) yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, sikap-sikap toleran, dan demokrasi.
Sementara itu, isi rekomendasi untuk masyarakat sipil, sebagai berikut:
Masyarakat sipil bekerja dengan berbagai pihak berinisiatif untuk mengadakan peninjauan kembali Undang-Undang yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Konstitusi seperti UU No. 1 PNPS Tahun 1965.
Masyarakat sipil proaktif dalam mengontrol pembuatan dan enforcement kebijakan dan perlu mengintensifkan dialog, ruang perjumpaan dan kerjasama untuk mengawal kebijakan publik yang pro terhadap nilai kemanusiaan, keadilan dan non-diskriminatif.
Pemerintah (Kemenkominfo) melakukan digital literacy dengan mengkampanyekan penggunaan media sosial yang sehat dan tidak provokatif.
Mendorong masyarakat untuk menggunakan gawai secara cerdas dan bertanggung jawab.
Memperkaya konten positif di media sosial yang mendorong praktek-praktek toleransi.
Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta semua media untuk tidak menggunakan media sosial sebagai bahan pemberitaan sebelum melakukan cek fakta.
Meningkatkan peranan tokoh-tokoh agama dalam membangun pendidikan toleransi di masyarakat.
Mendorong tokoh-tokoh agama untuk memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi di masyarakat.
Dan bagi pelaku media atau dia yang berprofesi sebagai jurnalis, begini bunyi rekomendasinya:
Mendorong platform media sosial bertanggung jawab untuk menangkal konten-konten kebencian dan melakukan langkah tegas bagi bot dan buzzer yang menyebarkan konten kebencian.
Mendorong media untuk ikut mengkampanyekan toleransi dan memberitakan contoh-contoh keteladanan kepada publik.
Mendorong media untuk mencari dan menggunakan kutipan-kutipan atau khotbah tokoh agama yang menyejukkan / mendorong toleransi.
Mendorong media untuk tetap setia pada prinsip-prinsip jurnalisme yang berlaku di Indonesia dalam memberitakan isu agama dan keyakinan / kepercayaan.
[Tulisan diolah dari rilis yang diterima dari Institut DIAN/Interidei]
Dony P. Herwanto, documentary maker, peminum kopi yang setia dan pembaca buku. Menulis untuk menjaga kewarasan dan ingatan.
Discussion about this post