Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Irigasi/persawahan mencapai 40.731 H dan di Lombok Timur berkisar antara 47.312 H. Kalau angka itu dijumlahkan maka akan mencapai 88.043 H.
Bila rata-rata lahan tersebut ditanami tembakau maka, sekitar 3.500 pohon harus ditumbangkan tiap tahunnya.
Sejak 2011, minyak tanah bersubsidi ditiadakan di NTB. Akibatnya, petani mengalihfungsikan “omprongan“.
Bisanya, kuota minyak tanah untuk omprongan tembakau di NTB mencapai 45 juta liter, karena jumlah oven yang dipergunakan mencapai 13.509 unit pada tahun 2006.
Namun kuotanya mulai berkurang pada 2007 menjadi 36 juta dan pada tahun 2008 berkurang lagi menjadi 27 juta liter.
Pada tahun 2009 berkurang lagi menjadi 18 juta liter dan pada 2010 hanya 9 juta liter. Akhirnya, pada 2011 minyak tanah untuk omprongan tembakau sudah ditiadakan lagi (Sumber: AntaraNTB).
Lalu apa solusi pemerintah jika minyak tanah bersubsidi ditiadakan untuk pengovenen tembakau? Apakah solusinya batu bara?
Tentu petani rata-rata akan menjawab tidak! Alasannya tentu beragam, ada yang alasannya kesehatan, polusi, bau, dan hasil pembakaran tembakau tidak berkualitas.
Yang akhirnya, jalan pintas diangap pantas demi hasil yang lebih baik, “penebangan pohon sebagai pembakaran”.
Apakah petani sadar dengan apa yang mereka lakukan? Tentu kesadaran atas kesalahan itu sudah sangat difahaminya. Namun apa boleh buat, pemerintah seolah-olah tutup mata dengan keadaan ini.
Lalu apa solusi yang seharunya kita tawarkan untuk menghindari hutan yang gundul, penebangan pohon, dan kerusakan ekositem alam yang makin hari semakin panas?
Kalau tidak segera ditangani maka, banjir, tanah longsor, gempa bumi akan melanda, inilah kenyataan yang musti kita hadapi.
Jika jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan batu bara dan gas dialihfungsikan ke pelepah sawit dan cangkang kemiri yang sudah tentu akan mengurangi jumlah penebangan pohon yang dilakukan masyarakat, ini adalah sebuah pilihan.
Pemprov NTB mendapat jatah DBH cukai hasil tembakau sebesar Rp109,52 miliar lebih setiap tahun yang mulai dialokasikan dalam tahun anggaran 2010.
Dana itu dibagiakan ke tiap-tiap Kabupaten, dan Lombok Timur mendapat jatah terbanyak mengingat jumlah lahannya paling luas.
Jika hal ini tidak diperhatikan pemerintah dan tidak dianggap penting maka; masyarakat di NTB bersiap-siap untuk tenggelam.
Masalah kekeringan merupakan masalah klasik yang telah lama dihadapi oleh masyarakat di NTB, khusunya Lombok di wilayah Selatan.
Hal ini juga diakibatkan oleh masifnya penebangan pohon di mana-mana, dan tidak ada peraturan serta penegakan hukum bagi si penebang.
Lalu apakah masyarakat salah? Tentu, lalu bagaimana dengan pemerintah, apakah mereka juga salah?
Jawabannya tentu merekalah yang paling salah karena membiarkan penebangan pohon dengan semena-mena.
Dan mereka terdiam tanpa menawarkan opsi-opsi atau beragam pilihan yang juga bisa menguntungkan kedua belah pihak.
Sumur-sumur di wilayah Selatan kering kerontang, air bersih sulit didapat, pohon-pohon telah bertumbangan, dan tanah-tanah semakin menganga.
Maka, penderitaan mana lagi yang ingin kau tawarkan?
[Tulisan aslinya bersumber dari sini]
[Penulis adalah warga Jerowaru Kab. Lombok Timur dan pemerhati literasi NTB]
Discussion about this post